Mengerti Hukum Kurangi Kekerasan

Beberapa waktu lalu saya mendengar berita di radio tentang adanya ketidaksenangan masyarakat sekitar tempat dibangunnya pasar. Pasar yang akan dibangun di lahan yang memiliki luas sekitar 152 hektar itu ditolak mereka karena diklaim pemerintah mengambil tanah sekitar 12 hektar milik mereka tanpa izin. Mereka membawa parang dan senjata tajam untuk menghadang para pekerja yang ingin membersihkan lahan guna melaksanakan proyek tersebut.

Meskipun tidak ada korban jiwa tapi berita itu menambah pekerjaan rumah pemerintah negara ini yang harus perlu lebih banyak mensosialisasikan pemahaman hukum pertanahan pada sebagian masyarakat.

Sebagai rakyat kita berhak mendapatkan perlakukan adil dan bijaksana dari tindakan-tindakan pemerintah. Sebab dalam sebuah negara hukum rakyat memperoleh kebebasan mendapatkan apa yang memang menjadi hak miliknya. Tapi kebebasan ini tentu tidak bebas seenak perut seseorang atau kelompok. Tindakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Jika tidak maka pemerintah berhak menindak tindakan-tindakan rakyat yang melanggar hukum.

Pada kasus penolakan rakyat diatas, kita bisa melihat bahwa ada sebuah ketidaktahuan mereka didalam memahami hukum pertanahan. Dalam  Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pemerintah berhak membangun fasilitas publik pada tanah tertentu milik rakyat dengan penggantian atau ganti rugi yang didasarkan musyawarah. Jika rakyat tidak setuju maka mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. Jadi mereka bisa menggugat pemerintah jika tindakan itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Kekerasan tidak akan terjadi seperti diatas jika hukum pertanahan mereka ketahui. Hukum bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami jika mereka mau bertanya kepada yang ahli. Bukankah ada pengacara yang mengerti hukum di sekitar mereka ? Kenapa mereka tidak bertanya kepadanya ? 

Mungkin ada yang berkata,

Omong Kosong itu Hukum. Persetan dengan Pemerintah. Pemerintah itu Siapa. Kami tidak mau diatur-atur pemerintah. Kami lebih dahulu tinggal dan beranak cucu disini. Kami memiliki hak atas tanah ini sebelum pemerintah itu lahir.

Memang benar jika dilihat dari sudut pandang sebagai pemiik tanah. Boleh-boleh saja berpikiran seperti itu. Tapi apakah sang pemilik tanah itu tidak tahu bahwa dia sendirilah yang telah memberikan hak kepada pemerintah untuk memerintah dan mengatur mereka. Mau bukti ?

Dahulu sewaktu pemilu apakah dia lupa bahwa dia telah memberikan suara kepada seseorang dan kelompok yang menjadi pemerintah dan wakil rakyat saat ini. Suara itulah yang menjadi dasar pemerintah berhak memerintah dan mengatur mereka dan kita semua. Jika pun dia tidak memilih maka dia juga tidak bisa menahan orang lain yang jumlahnya lebih banyak dari dia yang telah memilih seseorang dan kelompok tertentu untuk diangkat sebagai pemerintah. Suara-suara dalam pemilu itulah yang telah mengubah seseorang dan sebagian orang menjadi orang-orang yang bisa menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk kepentingan negara.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s